PEMANGKU JABATAN SEMAKIN BERKUASA

PEMANGKU JABATAN SEMAKIN BERKUASA
Mereka yang ada di lembaga legislatif menjadikan kedudukan Perwakilan rakyat sebagai lahan pencarian nafkah.

DPRD Minta kenaikan gaji, Tidak rasional dan relevansi atas usulan permintaan kenaikan gaji anggota DPRD tersebut.

Kedudukan DPRD Sebagai perwakilan rakyat,Mestinya menunjukkan terlebih dahulu bukti kerjanya Atas Rakyat.
Penghargaan atas kerja itulah akan mengikuti gaji hasil kerjanya.
Dprd mesti menunjukkan sikap eksistensi sebagai perwakilan rakyat yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat dan membuat regulasi regulasi kesejahteraan rakyat bukan malah minta gaji di naikkan atas dasar kepentingan kesejahteraan pribadi dan tak kerja maksimal kesejahteraan rakyat, sementara kita ketahui angka dan garis kemiskinan di Tiap daerah di indonesia masih rata mendominasi. Lalu dimana regulasi kesejahteraannya sementara jelas dalam Amanah Pancasila dan UUD 1945 Atas Kemakmuran Seluruh Rakyat Indonesia.

permintaan kenaikan gaji anggota DPRD seharusnya mesti diikuti juga dengan peningkatan kinerjanya yang di amanahkan oleh rakyat sebagai perwakilan rakyat untuk kesejahteraan yang mengamankannya.
Namun kinerja anggota DPRD justru menunjukkan hal sebaliknya.
Bukan hanya itu,Biasanya tak sedikit anggota DPRD yang tak hadir dalam rapat sehingga rapat seringkali tak mencapai kuorum.

Selain itu, akibat anggota DPRD yang ‘lalai’ menghadiri rapat itu, membuat Program Legislasi Daerah yang dirancang tidak berjalan secara efektif,Bagaimana mau Berbicara kesejahteraan rakyat Malah berfikir kesejahteraan pribadi minta gaji di naikkan.

Bahkan ribuan anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi menambah daftar hitam kinerja buruk anggota DPRD atas kedudukan sebagai perwakilan rakyat.Selain itu, pemberian hak dan fasilitas keuangan terhadap anggota DPRD sebagaimana diatur dalam PERPU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah cukup baik. Misalnya, mengenai tunjangan perumahan Dll.

Pemberian tunjangan itu bertujuan agar anggota DPRD bisa hadir dalam rapat tepat waktu dan datang dalam setiap agenda rapat. Selain tunjangan perumahan, anggota DPRD juga diberi tunjangan komunikasi intensif yang bertujuan agar memudahkan mereka berinteraksi dengan konstituennya masing-masing Tak maksimal penggunaannya Apalagi mau berbicara kesejahteraan rakyat.Kalau bagi-bagi proyek, iya.

“                       Anehnya, meski setiap bulan menerima tunjangan perumahan, namun tetap saja anggota DPRD malas menghadiri rapat. Bahkan tambahan tunjangan alat kelengkapan dan uang paket, sepertinya tidak dapat mendongkrak kinerja mereka sebagai wakil rakyat.Kini Minta gaji di naikkan, yang ada hanya rakyat yang bekerja untuk Kesejahteraan DPR.

Harusnya,Agar pemerintah bisa mengedepankan langkah pembenahan yang lebih rasional. Misalnya, dengan memperbaiki aspek keuangan partai politik, mekanisme kampanye oleh para calon anggota DPRD dampak kesiksaan rakyat

JHON@YAHOO.COM